- PB PUPR Plus Aceh Barat Akan Menggelar Kembali Kejuaraan Bulutangkis Antar Instansi - Januari 15, 2025
- Pelatih PB PUPR Plus Aceh Barat Mengisi Dialog Interaktif di RRI Meulaboh - Januari 14, 2025
- Tahun 2025 Dinas PUPR Aceh Barat Targetkan Untuk Rehab Jembatan Gantung Sikundo - Januari 11, 2025
ACEH BARAT – Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Aceh Barat, ungkap sejumlah daerah tingkat rawan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Barat. Senin (14/10/2024)
Polres Aceh Barat mengungkapkan sejumlah lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memiliki tingkat kerawanan gangguan kamtibmas dalam pelaksanaan pilkada yang tengah berlangsung saat ini.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Aceh Barat AKBP Andi Kirana, S.I.K., M.H, melalui Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Kompol Muhamad Nasir, S.H., M.S.M. Ia mengungkapkan bahwasanya sejak awal penetapan tahapan pilkada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pihaknya gencar melakukan operasi.
“Sekarang ini kami sedang melaksanakan tugas pengamanan secara ketat terhadap kedua paslon dalam tahapan pilkada dan sampai saat ini sudah memasuki tahapan kampanye terbatas atau dialogis, yang dilakukan oleh dua pasangan calon bupati di Kabupaten Aceh Barat,” Kata Muhamad Nasir, Kabag Ops Polres Aceh Barat.
Muhammad Nasir mengatakan dalam pengamanan kampanye pilkada yang tengah berlangsung ini pihaknya dari Mapolres aceh barat telah merahkan ratusan personel aparat kepolisian yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten setempat.
“Kami telah kerahkan dalam pengamanan pilkada di kabupaten aceh barat sebanyak 185 Orang personil, untuk pengamanan tahapan kampanye ini, baik itu kampanye dialogis maupun kampanye secara umum yang dimulai pada bulan November mendatang,” Kata Muhammad Nasir
Sambungnya, Untuk wilayah rawan yang telah kami data dan kami petakan pilkada tahun ini, itu ada di beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Meureubo, Kaway XVI, Arongan Lambalek, dan juga Pante Cermin.
Tingkat kerawanan yang di petakan diantaranya, rawan tindakan Kriminal, Bencana Alam dan juga akses komukasi yang disebabkan akses jaringan seluler yang terbatas, kemudian akses yang jauh dengan daerah kantor pemerintahan.