- BNN RI gagalkan penyeludupan 29,25 kg sabu-sabu di Aceh - September 17, 2024
- Jabar Lolos ke Final Lewat Drama Adu Penalti - September 17, 2024
- Peringati Maulid Nabi, Geuchik Tambon Tunong Santuni Puluhan Anak Yatim - September 16, 2024
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan surat keputusan (SK) pemberhentian 66 pegawai yang terlibat aksi pungutan liar (pungli) kepada tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Selasa (23/4/2024). Para pegawai terbukti melanggar Pasal 4 huruf i, Pasal 5 huruf a, dan Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Keputusan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap PNS KPK yang telah selesai dilakukan pada 2 April 2024,” sebut Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Rabu (24/4/2024).
Ali Fikri menuturkan, pemberhentian pegawai berperkara ini merupakan upaya KPK untuk memberantas kasus korupsi di Tanah Air. Ali menjelaskan, pihaknya juga sudah memberikan hukuman etik kepada pegawai yang terlibat kasus pungli, berdasarkan putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
“Pemberhentian ini akan efektif berlaku pada hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut,” tambah Ali.
Lebih lanjut, KPK juga telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memproses hak kepegawaian para pegawai yang diberhentikan.
“Keputusan pemberhentian pegawai tersebut sebagai bagian dari komitmen KPK menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas dan zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi,” ungkap Ali.
“Di mana atas pelanggaran ini, KPK juga telah menjatuhi hukuman etik berdasarkan putusan Dewas, serta penyidikan dugaan tindak pidana korupsinya,” tambah Ali.
Untuk diketahui, KPK menetapkan 15 orang sebagai tersangka kasus praktik pungli di Rutan KPK. Para tersangka yang ditetapkan mulai dari petugas Rutan KPK hingga Kepala Rutan KPK.
Berdasar pemeriksaan, uang hasil pungli yang diterima para tersangka bervariasi. Salah satu pelaku, misalnya, mendapatkan jatah Rp10 juta. Sementara itu, pelaku lain mendapatkan Rp3 juta-Rp10 juta. Petugas lain mendapatkan uang mulai Rp500 ribu-Rp10 juta.
Sejak 2019-2023, besaran uang yang diterima pelaku mencapai Rp6,3 miliar. KPK masih menyelidiki apakah uang yang diterima lebih besar dari nominal tersebut.
TIRTO
