- Penyaluran DAK Fisik Tercepat, Pemko Lhokseumawe Raih Penghargaan dari KPPN - Januari 15, 2025
- Pupuk Iskandar Muda Catat 47.890.368 Jam Kerja Selamat Sampai Dengan Tahun 2024 - Januari 15, 2025
- Pupuk Subsidi Dapat Ditebus oleh Petani yang Terdaftar dalam E-RDKK - Januari 13, 2025
Jakarta – Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) mengalami kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal atau UKT. Kenaikan tersebut direspons dengan protes dan kritik keras mahasiswa. Mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI) bergerak untuk mendemo kebijakan tersebut.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Abdul Haris, menegaskan tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), melainkan penambahan kelompok tarif dan rekonfigurasi kelas UKT. “Itu pun sudah dibatasi paling maksimal sesuai dengan besaran BKT (biaya kuliah tunggal),” kata Haris kepada Tempo, Kamis lalu, 9 Mei 2024.
Beda PTNBH. PTN BLU, dan PTN Satker
Dasar hukum pengklasifikasian perguruan tinggi negeri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa pengelolaan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan bermutu.
Merujuk Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, ada tiga pola pengelolaan PTN, yaitu PTN dengan pengelolaan keuangan negara dikenal dengan PTN Satker, PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum disebut PTN BLU, dan PTN sebagai badan hukum disebut dengan PTNBH.
PTN-BH
Dilansir dari laman Itjen.kemdikbud.go.id, PTNBH memiliki otonomi penuh. PTNBH merupakan tingkatan tertinggi dalam hal otonomi sebagai institusi pendidikan. Kampus-kampus berlabel PTNBH memiliki kuasa penuh dalam mengelola keuangan dan pemasukan sumber daya, termasuk dosen dan tenaga kependidikan atau tendik.
PTNBH beroperasi layaknya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN karena memiliki kontrol penuh atas aset dan keuangan mereka sendiri. Selain itu, PTNBH juga wajib untuk mencari sumber dana sendiri untuk menghidupi kampusnya. PTNBH juga dapat dengan otoritasnya untuk membuka dan menutup program studi.
Tarif biaya dan layanan PTNBH ditetapkan oleh PTNBH dengan berkonsultasi dengan Menteri Keuangan, bukan berdasarkan kebijakan Menteri Keuangan.
PTN BLU
PTN BLU mempunyai tingkat otonomi yang lebih rendah dibanding PTNBH. Pengelolaan institusi ini mirip dengan pengelolaan rumah sakit milik negara. PTN BLU hanya memiliki otonomi dalam mengelola pendapatan non-pajak mereka. Pendapatan pajak mereka tetap dikelola oleh negara.
Berbeda dengan PTNBH, PTN BLU pelaksanaannya merujuk pada Undang-Undang Perguruan Tinggi dan Peraturan Kementerian Keuangan terkait dengan status BLU. PTN ini juga menetapkan tarif layanan berdasarkan kebijakan Menteri Keuangan dengan memberi ruang pada usulan pimpinan BLU atau rektor universitas atau institut.
PTN BLU juga tidak memiliki kewenangan untuk membuka atau menutup program studi. Mereka juga tidak memiliki otoritas untuk menetapkan, mengangkat, membina, dan memberhentikan tenaga tetap non-PNS.
PTN Satker
PTN Satker adalah PTN yang beroperasi sebagai satuan kerja di bawah nauangan Kementerian. Biasanya, PTN ini lebih familiar disebut dengan sekolah kedinasan. Contoh dari PTN ini adalah STAN, STIN, dan IPDN. PTN ini ditetapkan melalui mekanisme internal Kemendikbudristek.
Berbeda dengan PTNBH dan PTN BLU, PTN Satker tidak berhak mengelola keuangan secara otonom. Seluruh pendapatan dan skema keuangan harus dikelola oleh negara melalui Kementerian Keuangan. Di sisi lain, untuk penggunaan dana pun harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.[]
TEMPO (MICHELLE GABRIELA/INTAN SETIAWANTY)
