- Pupuk Subsidi Dapat Ditebus oleh Petani yang Terdaftar dalam E-RDKK - Januari 13, 2025
- Amankan Aksi Unjuk Rasa Tenaga Honorer, Polres Aceh Utara Kerahkan 120 Personel - Januari 13, 2025
- Motornya Terperosok ke Lubang, IRT di Lhokseumawe Meninggal Dunia Terlindas Truk Bak Besi - Januari 13, 2025
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi kemungkinan risiko pencucian uang lewat transaksi kripto yang tengah dikhawatirkan Presiden Joko widodo.
Ketua Umum Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, saat ini pengawasan aset kripto masih dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Namun, jika sudah berpindah ke OJK, pasti pihaknya akan mengawasi hal tersebut.
“Pada gilirannya nanti kami sebagai anggota Tim TPPU ini punya kewenangan untuk memantau hal hal tadi termasuk juga apakah penggunaannya beririsan dengan pemakaian rekening atau jasa dari lembaga jasa keuangan lain,” ungkap Mahendra kepada wartawan di Istana Negara, pada Rabu, (17/4/2024).
Meski belum ada kewenangan pengawasan terhadap aset kriptonya, Mahendra menegaskan bahwa pihaknya sudah memegang kewenangan untuk penyelidikan hingga penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus dilakukan secara komprehensif. Terutama pada pola-pola baru yang menggunakan aset digital.
Hal ini diungkapkan Jokowi dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Rabu (17/4/2024).
Ia berpesan Komite TPPU harus bekerja dua hingga tiga langkah lebih depan dari pelaku. Ia juga berpesan untuk terus membangun kerja sama internasional dalam memperkuat regulasi dan transparansi dalam penegakan hukum, hingga pemanfaatan teknologi.
“Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu kita waspadai seperti crypto currency aset, aset virtual, NFT kemudian aktivitas loka pasar elektronik money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain-lainnya. Karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah,” kata Jokowi
Dari catatannya merujuk data Crypto Crime Report menunjukkan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto sebesar US$ 8,6 triliun di tahun 2022. Sehingga menurutnya penegak hukum tidak boleh tertinggal dalam hal teknologi.
“Ini setara dengan Rp 139 triliun, secara global. Bukan besar tapi sangat besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus menerus mencari cara baru,” kata Jokowi.[]
Sumber: cnbcindonesia.com
