- KIP Aceh Tetapkan Pasangan Mualem-Dek Fadh sebagai Gubernur-Wagub Terpilih - Januari 9, 2025
- ABG Aceh Hilang Usai Pulang Sekolah Sendiri ke Jakarta, Diarahkan Lewat HP - Januari 9, 2025
- KIP Aceh Utara Tetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih - Januari 9, 2025
Lhoksukon – Tim Kajian Pangan dan Gizi dari Universitas Malikussaleh memaparkan hasil kajian mereka terkait prevalensi stunting di Aceh Utara dalam sebuah acara diseminasi yang digelar di ruang oproom Bappeda, Kantor Bupati, Landing, Lhoksukon, Aceh Utara. Acara yang diselenggarakan pada Selasa (27/08/2024) ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dan pakar, serta dipandu oleh Muhammad Taufieq, SE, MSE, Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Utara.
Stunting telah menjadi prioritas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk segera ditangani, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4%. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka ini menjadi 14% pada tahun 2024.
Kegiatan diseminasi ini merupakan bagian dari kajian berkelanjutan yang mengaitkan kondisi pangan dan gizi dengan prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Utara. Kajian ini dipimpin oleh Dr. Suryadi, SP, MP dan melibatkan sejumlah pakar lainnya seperti Deassy Siska, S.Si, M.Sc (PIC Stunting Perguruan Tinggi), Dr. Ir Mawardati, M.Si (Kepala LPPM), Dr. M. Fikry, ST, M.Kom (Sekretaris LPPM), dan Emmia Tamberta, SP, MP (Ketua Pusat Studi LPPM). Kajian ini merupakan kajian multidisiplin yang didanai oleh Bappeda Aceh Utara tahun 2024.
Dalam presentasinya, Dr. Suryadi menjelaskan bahwa stunting adalah masalah multidimensi yang memengaruhi kecerdasan generasi muda. Ia menyoroti pentingnya akses pangan yang mencukupi dan diversifikasi pertanian yang berhasil untuk mencegah stunting. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan pangan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk stunting dan obesitas.
Deassy Siska, S.Si, M.Sc, sebagai narasumber kedua, menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian mereka. Rekomendasi ini mencakup perlunya regulasi seperti Peraturan Bupati tentang Ketahanan Pangan Daerah, penyusunan roadmap ketahanan pangan, dan kampanye perubahan perilaku terkait pola asuh dan pola makan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan manajemen data melalui digitalisasi sistem informasi pangan dan stunting yang terintegrasi dari tingkat desa hingga kabupaten.
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai dinas terkait, termasuk Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPPKB). Muhammad Irfan, SSTP, Kabid Kelembagaan DPM-PPKB Aceh Utara, dalam sambutannya menyoroti pentingnya penyuluhan pertanian yang kuat untuk mempertahankan budaya konsumsi sehat dan mengurangi konsumsi makanan tidak sehat di kalangan masyarakat.
Irfan, ST, M.Si, Kabid Ekonomi Bappeda Aceh Utara, menambahkan bahwa penggunaan dana desa harus difokuskan pada ketahanan pangan dan pencegahan stunting. Ia menekankan perlunya peraturan bupati untuk menyamakan persepsi dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan fokus utama ini.
Menutup acara, Kepala LPPM Universitas Malikussaleh, Dr. Ir Mawardati, M.Si, menegaskan bahwa meskipun Aceh Utara tergolong cukup pangan, faktor ekonomi, budaya, dan psikologis menjadi penghambat akses pangan yang menyebabkan stunting masih menjadi masalah di wilayah tersebut. “Inilah akar permasalahan yang akan kita coba cari solusinya melalui kebijakan yang tepat,” tutupnya.[]
